Analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul Analisis Yuridis ‎Terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang ‎Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana ‎implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang ‎Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya dan bagaimana analisis yuridis tehadap implementasi ‎Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman Kehendak ‎‎Nikah di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. ‎Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di ‎Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota ‎Surabaya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis ‎‎‎dengan menggunakan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis ‎adalah ‎memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi ‎wawancara serta ‎dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa ‎semua aspek yang berkaitan ‎dengan objek dari penelitian ini, kemudian ‎dianalisis menggunakan Peraturan ‎Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pola ‎pikir deduktif merupakan cara penarikan ‎kesimpulan dari hal yang ‎bersifat umum ke khusus, dimana penulis akan ‎menggambarkan ‎hasil penelitian diawali dengan teori pengumuman kehendak ‎perkawinan, ‎kemudian mengemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari ‎hasil ‎penelitian tentang implemetasi pengumuman kehendak perkawinan ‎menurut ‎pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.‎ Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, pelaksanaan ‎pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pengumuman kehendak ‎perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa ‎kendala yang dihadapi KUA diantaranya yakni, jumlah petugas KUA yang masih ‎kurang, terdapat KUA yang tidak memiliki papan pengumuman kehendak ‎perkawinan sehingga pengumuman kehendak perkawinan tidak bisa ditempel ‎sebagaimana mestinya. Kedua, meskipun pengumuman kehendak nikah tidak ‎dilaksanakan, tidak menyebabkan ‎keabsahan nikah menjadi gugur, hal ini ‎dikarenakan pengumuman kehendak ‎nikah merupakan syarat admistratif yang ‎tidak mempunyai dampak secara ‎langsung terhadap keabsahan perkawinan.‎ Oleh sebab itu, maka disarankan agar Kementerian Agama menambah ‎jumlah pegawai yang ada di masing-masing KUA Kecamatan khususnya KUA ‎Kecamatan Jambangan, Wonocolo, bagi KUA disarankan agar memaksimalkan ‎anggota KUA dengan cara mengolah manajemen waktu dengan baik serta tugas ‎yang diberikan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, ‎dan melengkapi alat pendukung pengumuman kehendak perkawinan, karena ‎‎dengan begitu pengumuman kehendak perkawinan dapat dilaksanakan sesuai ‎dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.‎