Tinjauan fiqh siyasah dan yuridis terhadap perlindungan penegak hukum dari ancaman terorisme menurut peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis mengguakan teori hukum Islam yaitu Fiqh Siya>sah dalam hal ini menggunakan Siya>sahDustu>riyyah dan Hak Asasi Manusia Menurut Islam. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam menanggapi persoalan Tindak Pidana Terorisme agar tidak semakin meluas dengan upaya pencegahan yaitu dengan cara Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 juga perlu memenuhi Hak para penegak hukum seperti Hakim, Penyidik, Penutut Umum dan Petugas Pemasayarakatan dari ancaman Tindak Pidana Terorisme saat bertugas menangani perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 ditujukan kepada Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarga nya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan perkara. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dari ancaman terorisme harus benar-benar dioptimalkan mengimplementasikannya oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia bebas dari paham radikal dan penegak hukum berserta keluarganya merasa aman dari ancaman berupa bentuk apapun.