Tinjauan hukum pidana islam terhadap Perda Jatim no. 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan c pada pertambangan pasir tanpa izin di desa Dawuhan kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk

Dalam kegiatan pertambangan tersebut penambang tidak mengantongi izin dan hal itu akan berdampak kepada wilayah usaha penambangannya pada tindakan tersebut penambang telah melanggar tindak pidana berupa kejahatan yang dijelaskan pada pasal 109 undang-undang nomor 32 tahun 2009 serta jika terdapat kelalaian kerusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah yang diakibatkan dari tidak memiliki izin hal ini merupakan sanksi pidana dari adanya kejahatan yang dapat diancam dalam pasal 99 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 dan ketentuan yang menjelaskan tentang sanksi pidana usaha pertambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diatur pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim nomor 1 tahun 2005 sanksi pidana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.jika dihubungkan dengan hukum pidana Islam usaha pertambangan pasir di desa Dawuhan kecamatan jatikalen kabupaten Nganjuk ingin ini dikenai hukuman ta'zir dimana yang berwenang menjatuhkan hukuman yaitu ulil amri atau hakim dan menerapkan pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim nomor 1 tahun 2005 pasal 109 dan pasal 99 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 yang berisikan tentang ketentuan kelalaian kerusakan lingkungan hidup.