Analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Akad Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, Bagaimana praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?; kedua, Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya? Data penelitan dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan berlaku secara umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan singkatan dari arrahn usaha mikro artinya layanan bagi pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor namun kendaraan tetap pada rahin. ARRUM BPKB menggunakan akad rahn karena rahin telah melakukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB kemudian dari akad rahn akan timbul akad ijarah yaitu upah untuk menyimpan marhun bih atau biaya mu’nah. Tarif ujrah berdasarkan jumlah presentase pinjaman yakni 1% dari pinjaman rahin. Kedua, akad rahn yang digunakan dalam ARRUM BPKB tidak sesuai karena barang yang dijadikan jaminan hanya surat kepemilikannya saja atau BPKB kendaraan bukan barangnya, adapun akad yang lebih sesuai yakni rahn tasjily. Dan dalam menentukan tarif ujrah berdasarkan jumlah pinjaman hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya diharapkan dapat memperbarui akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam praktik ARRUM BPKB lebih sesuai menggunakan akad rahn tasjily dan diharapkan menentukan tarif ujrah berdasarkan sewa tempat penyimpanan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.