Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan: studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls) adalah hasil kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap \putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan. Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu dengan teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan tindak pidana pembakaran lahan, yakni berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pembakaran lahan yang didasarkan pada pasal 188 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dan tindak pidana pembakaran lahan termasuk dalam jarimah takzir karena hukumannya tidak ditentukan alquran dan hadis. Yang apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls bertentangan dengan konsep hukum pidana Islam karena dalam takzir hukuman harus didasarkan dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim kurang memperhatikan asas lex specialis derogat legi generalis yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum, terutama hakim diharapkan lebih memperhatikan asas hukum lex specialis derogat legi generalis dalam merumuskan suatu tindak pidana pembakaran lahan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus perkara tidak hanya memberikan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Serta diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mentaati suatu peraturan demi menjaga kelestarian alam Indonesia.