Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan; studi kasus pemakaian jaring trawl di Karang Tumpuk Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1). Bagaimana pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di karang tumpuk campurejo Gresik tersebut? 2). Bagaimana pertimbangan SATPOL AIR POLRES dalam perspektif hukum pidana islam terhadap pemakaian jaring trawl menurut pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di Karang Tumpuk Campurejo Gresik ? Pertama, Penelitiaan ini dilatarbelakangi ataupun dilandasi oleh suatu fenomena yang bahwasanya implementasi pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 2009 tentang perikanan dan larangan pemakaian jaring trawl. Fungsi dan tujuan dari implementasi undang-undang pasal 85 juncto pasal 9 nomer 45 tahun 2009 adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan alam dibawah laut sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan sosial bagi para nelayan. Kedua, Ta’zir diartikan juga sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan didalam al-Qur’an dan hadis untuk setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. Ta’zir merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakt dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal kepada masyarakat. Menurut bahasa, ta’zir berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang bukan termasuk hudud dan kafarah, bahwa pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi di masyaakat.