SK GUBERNUR NOMOR 188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF EXTERNAL PROTECTION DAN INTERNAL RESTRICTION WILL KYMLICKA

Sebagai upaya perlindungan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah di Jawa Timur, Pemerintah Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Upaya tersebut tampaknya berseberangan dengan maksud baik pemerintah.
Alih-alih memberikan perlindungan terhadap kelompok Ahmadiyah, SK Gubernur tersebut justru menjadikan kelompok Ahmadiyah rentan terhadap kelompok mayoritas di luar Ahmadiyah. Salah satu implikasi SK Gubernur terhadap kelompok Ahmadiyah adalah hilangnya hak dasar bagi kelompok tersebut dalam memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dengan mengelaborasi konsep perlindungan eksternal dan pembatasan internal dari
Kymlicka, penelitian ini mencoba menelaah implikasi dari SK tersebut. Asumsi mendasar dari penelitian ini adalah bahwa negara belum mampu melindungi eksistensi minoritas Ahmadiyah dengan SK yang berisi tentang Pembatasan
Aktivitas. Negara lebih mudah untuk menampung aspirasi mayoritas terkait kebijakan yang diterbitkan. Negara juga belum mampu untuk berdiri secara netral dan tidak mudah terprovokasi oleh mayoritas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Negara dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur belum mampu untuk melindungi hak-hak dasar minoritas Ahmadiyah terkait hak memeluk agama dan
beribadah. Negara bahkan membatasi kelompok Ahmadiyah untuk menunjukkan identitasnya terhadap kelompok mayoritas. Karena pembatasan yang dihasilkan oleh pemerintah itulah yang menjadikan kelompok Ahmadiyah juga melakukan
pembatasan internal terhadap anggotanya. Pembatasan tersebut mempunyai alasan senada dengan pemerintah dalam menerbitkan SK Gubernur yaitu untuk melindungi
anggotanya dari kelompok mayoritas. Namun, pembatasan tersebut tidak didukung
oleh sanksi hukum sehingga pembatasan tersebut menjadi wajar dan tidak
bertentangan dengan hak-hak individu kelompok Ahmadiyah.