Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang di kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur : studi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm), yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengambil Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm. Penulis meneliti dan mengkaji menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan, kemudian data diolah dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian ditinjau menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:Pertama, putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, selain itu Hakim juga mempertimbangkan tentang adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana Islam, Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan pidana denda dibawah minimal khusus dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, sesuai dengan atauran hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut masuk dalam jarimah ta’zir yang hukumanya diserahkan berdasarkan ijtihad hakim. Dalam memberikan putusan Hakim mempertimbangankan berbagai hal sehingga dapat memutuskan berdasarkan kemaslahatan umum. Bagi aparat penegak hukum hendaknya perlu mencermati ketentuan ancaman minimal khusus dalam Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang. Pemerintah hendaknya dapat bersinergi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, guna menyerap para tenaga kerja, sehingga para pencari kerja dapat bekerja serta menerima gaji yang layak. Dengan demikian segala bentuk perdagangan orang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dari Indonesia.