ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMAKSAAN PERJODOHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN : STUDI KASUS DI DESA MORBATOH KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Skripsi ini adalah hasil analisis penulis dalam melihat fenomena pemaksaan perjodohan yang sudah membudaya di masyarakat. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Desa Murbatoh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang. Pemaksaan perjodohan memang cukup marak. Implikasinya, ada yang menerima perjodohan ini dengan legawa hingga mereka menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan tentram. Namun, tak jarang juga oleh karena pemaksaan ini, mereka mengalami kegagalan dalam mengarungi bahtera kehidupan berkularga. Penelitian ini akan difokuskan pada mereka yang ‘gagal’ menjalin hubungan rumah tangga hingga bercerai di tengah jalan. Dalam konteks ini, peneliti juga ingin menggambarkan bahwa dari sekian banyak alasan perceraian yang ada di masyarakat, faktor dominannya juga dikarenakan oleh perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua mereka.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, dan akan menggunakan tekhnik-tekhnik penggalian data kualitatitif, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis pada penelitian ini adalah conten-analisis, yang dilalui menggunakan logikan deduktif.
Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa:1)Pemaksaan perjodohan di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Sampang merupakan tradisi dan budaya yang secara turun termurun ada. Dan, bisa dikategorikan haram hukumnya, apabila si anak tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan. Selama itu tidak terjadi maka hukum tetap makruh. 2) Secara hukum Islam, khususnya dalam KHI, tidak mengenal pemaksaan perjodohan sebagai alasan perceraian. Namun, jika melihat subjektifitas penelitian ini semuanya menyatakan bahwa mereka bercerai karena proses perjodohan yang dipaksakan. Berdasarkan hasil peneliti merekomendasikan 1) Perlu adanya penyuluhan secara utuh kepada masyarakat tentang hukum pemaksaan pejodohan, agar bisa menanggulangi disharmonisasi yang akan terjadi pasca-pernikahan. 2) Perlu adanya penelitian lanjutan sehingga menambah varian-varian lain dalam mengkodifikasikan alasan orang bercerai, yang kemudian memiliki payung hukum. Hal ini penting karena setiap pasangan suami-isteri memiliki masalah pelik yang tidak bisa selalu sama dengan orang lain