Analisis hukum pidana islam dan kebijakan perda nomor 5 tahun 2014 terhadap pengelolaan limbah tanpa ijin: studi lapangan di Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pelaku pengelolaan limbah tanpa ijin telah diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, padahal dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah harus memenuhi persyaratan perizinan serta prosedur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014, praktik kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa ijin tersebut telah melanggar beberapa ketentuan pasal terutama pasal 28 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1). Menurut hukum pidana islam, sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin dikategorikan jarimah meskipun tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang jarimah pengelolaan limbah tanpa ijin, namunhukum islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak linkungan yang sesuai dengan Alquran dan hadis. Berdasarkan dari paparan di atas, maka dengan adanya aturan yang jelas dalam hal perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi panduan agar terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan tidak berbahaya sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, kemudian diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah yang berwenang dalam penegakan pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindaklanjuti, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu bagaimana dan dimana mereka harus mengurus proses pengurusan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan juga masyarakat lebih mengetahui aturan dan kewenangan dari masing-masing pihak.