Tinjauan hukum pidana Islam terhadap implementasi pasal 84 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus illegal fishing di Sekaran Lamongan)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan kami, data ini berasal dari wawancara, bahan pustaka, Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum yang diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan pola fikir deduktif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara langsung di lapangan (field research). Implementasi pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Sekaran Lamongan kurang maksimal karena masih banyak warga melakukan illegal fishing dengan cara mengambil ikan menggunakan alat penyetruman. Hal tersebut di karenakan beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, keadaan ekonomi dan pendidikan. Tindakan penyetruman merupakan pelanggaran pada pasal 84 tetapi tidak ada tindakan hukum dari pemerintahan setempat, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindakan ini dapat dikenai hukuman ta’zīr seperti dijilid, dibunuh dan diasingkan. Hukuman akan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis dan tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut penulis untuk memaksimalkan penerapan suatu peraturan pihak desa harus lebih bertindak tegas terhadap masyarakat sekitar dan memberikan wawasan agar mereka mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Bagi penulis selanjutnya diharapkan lebih mendalami dan melakukan wawancara kepada pihak yang lebih kompeten.