ANTAGONISME ANTAR AKTOR DALAM PEMBUBARAN PROSTITUSI DOLLY

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pembubaran prostitusi Dolly serta untuk menganalisa motif ekonomi politik aktor-aktor dalam pembubaran Dolly. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data serta verifikasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Dalam pembubaran prostitusi Dolly terdapat pihak-pihak yang terlibat dan merepresentasikan Negara dan masyarakat. Aktor yang dapat direpresentasikan sebagai Negara adalah : Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya (yang terdiri dari Walikota Surabaya dan Wakilnya Wisnu Sakti Buana), Anggota DPRD Kota Surabaya. Di dalam kubu Negara terdapat pro dan kontra, yaitu yang terjadi pada Wakil walikota Surabaya dan Anggota DPRD Komisi C dari Fraksi PDIP Sukadar yang menolak kebijakan pembubaran Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dimotori Tri Rismaharini. Antagonisme antar aktor dari dalam kubu Negara dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Sedangkan representasi dari masyarakat adalah penghuni Dolly (PSK, mucikari, calo, pemilik wisma), pedagang, tukang becak. Alasan penolakan dari kubu masyarakat karena Dolly merupakan ladang penghasilan mereka selama bertahun-tahun. Terdapat motif ekonomi politik dari kubu Negara, pengusaha, dan masyarakat. Masyarakat merupakan pasar dimana terjadi proses jual beli. Pemerintah Kota Surabaya yang dapat direpresentasikan sebagai Negara memiliki kekuasaan untuk mengendalikan arah pasar. Sehingga pemkot Surabaya mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain (pengusaha) untuk menjadikan Dolly sebagai kawasan strategis yang bisa menarik investor. Selain itu pasar (masyarakat) yang melakukan penolakan penutupan Dolly memiliki motif ekonomi yaitu untuk mempertahankan sumber daya material saat Dolly masih eksis. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa segala kebijakan terkait Dolly yang diiringi dengan antagonisme antar aktor selalu dilandasi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang menguntungkan para aktor itu sendiri.