Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum Islam

Penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ponorogo memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dari sistem hukum Negara, agama, adat maupun hibrida. Pluralisme hukum ini memiliki karakter agresif, saling melengkapi, kompetitif, dan kooperatif sehingga akan memperjelas hubungan antara aktor negara dan aktor non negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum Islam? Disertasi ini tidak bersifat etnosentris, namun tetap memperhatikan perspektif emik dan etik. Teori the semi-autonomous social field dan teori penyelesaian perkaradigunakan sebagai kerangka teoritiknya untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh budaya patriarki dan disabilitas intelektual yang disandang oleh korban sebagai penyebab utama. Penyebab lainnya yaitu makrososial, psikososial, cemburu atas perlakuan orang tua yang selalu memperhatikan korban, adanya usaha untuk mengubah perilaku korban dan menyalahgunakan kekuasaan. KDRT tersebut tidak disebabkan oleh seksisme. 2) Strategi perlawanan yang dilakukan oleh korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya yaitu perlawanan secara terbuka maupun terselubung; personal, informal dan formal; dan melalui perlawanan internal maupun eksternal. 3) Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum Islam adalah mediasi, nasihat, pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan sementara, tetap dalam ikatan pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan putusan cerai. Hubungan negara-individu pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rumah-rumah komunitas di Kabupaten Ponorogo sebagai suatu the semi-autonomous social field yang memiliki aturan-aturan sendiri namun rentan untuk mendapatkan pengaruh aturan dari negara, adat dan agama. Selain itu para pihak juga menggunakan teori penyelesaian perkaradalam menyelesaikan kasusnya.