ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DI DESA BRUMBUN KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

Skripsi ini; yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research di Desa Brumbun Wungu Madiun. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu di awali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.
Praktik hutang piutang dalam bentuk uang dan pupuk yang dilakukan di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, merupakan utang piutang antar petani padi dengan penjual pupuk yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Petani datang untuk berhutang kepada penjual pupuk, kemudian kedua belah pihak mengadakan kesepakatan, namun yang meminta kesepakatan adalah pihak yang berhutang (warga/petani), dengan kesepakatan berhutang uang tetapi atas nama pupuk sebagai hitungan dalam menentukan jumlah uang yang dipinjam dan Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tertulis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek utang piutang di Desa Brumbun Wungu Madiun merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan menurut hukum Islam, karena didasari asas suka sama suka dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat untuk berhutang dalam jumlah yang cukup besar menggunakan transaksi utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk.
Berdasarkan kesimpulan di atas, kepada masyarakat Desa Brumbun Wungu Madiun khususnya pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang uang dan pupuk sebaiknya lebih menerapkan ketentuan-ketentuan bermuamalah dalam hukum Islam, meskipun transaksi tersebut merupakan kebiasaan