TINJAUAN FIKIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI INFORMASI ELEKTRONIK PADA PASAL 27 (4) UU ITE

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (libary research) untuk menjawab pertanyaan: (1) Tinjauan Fikih Jinayah terhadap pasal 27 (4) UU ITE tentang Tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui informasi elektronik. (2) Tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui informasi elektronik menurut pasal 27 (4) UU ITE.
Pola pikir digunakan untuk permasalahan diatas adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum dan metode kualitatif yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2008. Fikih Jinayah kemudian dihubungkan dengan data maupun fakta-fakta yang bersifat khusus melalui penggambaran secara sistematis dalam menanggapi tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui jejaring sosial, baik dari segi unsur-unsurnya maupun sanksi hukumnya.
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru dikenal dengan nama cyber crime. Penelitian ini menyebutkan bahwa cyber crime dalam kasus Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman merupakan kejahatan yang bersifat virtual (maya) bukan secara real (nyata). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang kurang baik, juga dapat merugikan korban yang diperas dan diancaman, biasanya modus operandi yang digunakan menfitnah korban dengan berita tidak benar, kemudian pelaku meminta tebusan (pemerasan) kepada korban agar menghentikan pemberitaan tidak benar tersebut, bahkan seringkali disertai dengan kekerasan. Dalam kasus ini, perlu adanya pengertian dan sanksi pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnnya merugikan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa cyber crime dalam hal ini Tindak Pidana Pemerasan melalui informasi elektronik dapat dijerat dengan pasal 27 (4) Jo pasal 45 (1) UU No. 11 Tahun 2008. Penerapan hukuman ta’zir sudah tepat dalam kasus ini, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dimana sanksi takzir hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri. Dengan tujuan memberikan pembelajaran atau efek jera agar Tindak Pidana ini tidak terulang lagi.