ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG IKRAR TALAK BAGI SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ikrar Talak Bagi Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana keabsahan ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap, dan bagaimana relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kebolehan melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis melakukan penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sejumlah hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan studi dokumenter. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan diantara hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan keterangan lima hakim yang penulis wawancara, empat hakim berpendapat bahwa ikrar talak tidak dilaksanakan walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Mereka berpandangan bahwa hubungan badan yang dilakukan suami istri tersebut mengakibatkan putusan cacat hukum. Sedangkan satu hakim lainnya berpandangan bahwa ikrar talak harus dilaksanakan karena tidak ada upaya hukum dari suami ataupun istri yang dapat membatalkan putusan tersebut. Sedangkain terkait keabsahan ikrar talak tersebut, semua hakim sepakat bahwa sekalipun talak bid’i@ adalah haram, namun keabsahannya diterima. Artinya, talak tersebut mengurangi jumlah talak suami dan istri harus mengalami masa ‘iddah setelah ikrar talak tersebut dilaksanakan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa meskipun suami istri masih terikat dalam perkawinan yang sah, ikrar talak yang dilakukan bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap akan menimbulkan beberapa kemudharatan yaitu berupa perpanjangan masa ‘iddah dan menimbulkan keinginan untuk berpisah menjadi berkurang yang terkadang akan memberatkan salah satu pihak. Kemungkinan-kemungkinan ini penulis harapkan menjadi pertimbangan para hakim Pengadilan Agama apakah talak memang sebagai solusi bagi rumah tangga pihak-pihak yang berperkara atau bahkan akan mendatangkan kemadharatan bagi perkawinan mereka. Karena suatu putusan hakim tidak hanya harus memenuhi asas kepastian hukum (rechtsecherheit) tapi juga asas keadilan (gerechtigheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit).