Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap transparansi pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU NO.17 Tahun 2003 tentang kuangan negara

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR Dalam UU NO.17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Negara ” Ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dari perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia, dan (2) Menganalisis dari perspektif Hukum Tata Negara Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola piker deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa DPR mempunyai tiga fungsi yaitu Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hak Budget DPR merupakan pelaksana dari fungsi anggaran sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Hak Budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RUU APBN yang diajukan Presiden untuk kemudian diberikan persetujuan. Wujud pengelolaan negara bentuk hukumnya adalah undang-undang, inilah yang membuat DPR terlibat dalam penyusunan APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Jika ditinjau menurut fiqh siyasah pengelolaan keuangan negara pada masa islam adalah Baitul Mal segala macam sumber pendapatan negara dimusyawarahkan untuk kemaslahatan umat. Presiden atau Khalifah disebut ahl ikhtiyar, DPR disebut ahl hall wa alqd dan gabungan dari DPR serta MPR disebut ahl syuro. Itulah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan umat islam dalam ketatanegaraan islam. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan DPR lebih transparansi kepada masyarakat indonesia tentang pertimbangan dan ruang lingkup campur tangan yang dimiliki DPR dalam mensetujui, menolak ataupun merubah RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR harus lebih dipertegas lagi dan diatur lebih rinci dalam UU.