ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK DALAM CERAI GUGAT : STUDI PUTUSAN NOMOR 420/PDT.G/2013/PTA.SBY.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby)” ini merupakan hasil penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hak ex officio hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat, dan bagaimana kesesuaian atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hak ex officio hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.
Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas perkara pada putusan nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang hak ex officio hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif induktif.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa putusan nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri dan mewajibkan suami untuk menanggung nafkah anaknya dengan menggunakan hak ex officio hakim, sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan dan dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menggunakan hak ex officionya dalam mewajibkan isteri untuk mengasuh kedua anaknya dan mewajibkan suami untuk menanggung nafkah kedua anknya adalah tepat karena Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI merupakan pengecualian dan merupakan lex specialis dari asas ultra petitum partium.
Diharapkan kepada para hakim agar lebih bijaksana dalam menerapkan hak ex officionya terhadap perkara-perkara perceraian yang memerlukan pemberian hak asuh dan nafkah anak