Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro

Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro dan Bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Adanya Peratura Bupati Nomo 39 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh buapti Bojonegoro dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak belum efektif, karena setiap tahun angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya bebrapa faktor yaitu: faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan faktor media sosial yang semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaga Berncana (DP3AKB) belum berperan dalam mengurangi angka perkawinan pada usia anak dikabupaten Bojonegoro. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran: Pertama, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi tentang program pencegahan perkawinan pada usia anak di desa-desa terpencil yang banyak melakukan perkawinan usia anak. Kedua, adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sehingga masyarakat bisa melaporkan apabila mengetahui adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak.