Aplikasi Akad Utang Piutang dalam tradisi Otok-Otok: studi komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi Otok-Otok (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi otok-otok, 2. Bagaimana Analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi otok-otok. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data yang diperlukan diambil melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis komparatif dalam menguraikan data tentang aplikasi akad utang piutang dalam tradisi otok-otok. selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan secara analisis faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola pemikiran yang khas tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan hukum dari tradisi otok-otok adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpandangan hukum dari tradisi otok-otok adalah boleh, karena praktek yang digunakan dalam tradisi tersebut sama halnya dengan akad utang piutang. Persamaan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura mengatakan bahwa tradisi otok-otok merupakan akad utang piutang (qard). Perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum tradisi otok-otok tersebut. Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa metode istinbatnya menggunakan metode ilhaqiy dari segi bahasa (lughatan) dan metode istislahiy dari segi kemaslahatan. Sedangkan tokoh Muhammadiyah mengatakan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum tradisi otok-otok merujuk langsung pada teks Al-Qur’an dalil yang bersifat qath’iy. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, untuk para anggota otok-otok tidak perlu lagi menjadikan adanya penambahan uang lebih untuk terus menjadi anggota sebagai persyaratan keanggotaan, meskipun secara tidak langsung tidak adanya pemaksaan dan merupakan hutang baru. Hal ini bertentangan dengan unsur tolong menolong yang hakikatnya untuk meringankan beban orang lain. Kedua, hendaknya tokoh agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat, khususnya anggota otok-otok tentang utang piutang. Diharapkan seiring berjalannya waktu praktek tradisi otok-otok dapat selaras dengan akad utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam.