Analisis Maslahah terhadap hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam Rancangan Undang-Undang kesetaraan dan keadilan Gender

Skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Terhadap Hak Istri Menentukan Jumlah Anak dan Jarak Kelahiran dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan keadilan Gender” merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang apa ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG dan bagaimana analisis maslahah terhadap hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah review literatur, dokumen perundangan dan berbagai sumber-sumber lain yang relevan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan ketetapan yang ada dalam RUU KKG terkait dengan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, kemudian data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teori maslahah. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG bertujuan untuk menjamin perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran, sehingga dapat dipahami bahwa dalam pasal 11 huruf b angka 2 tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada seorangpun yang bisa memaksa ataupun menekan pada pihak lain untuk turut menentukan terkait dengan hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. kedua, Hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG telah sesuai dengan maslahah, tepatnya maslahah mursalah karena meskipun tidak ada aturan di dalam hukum Islam tentang jarak atau pembatasan kelahiran tetapi aturan tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan yaitu untuk mengurangi banyaknya angka kematian ibu (AKI) dan banyaknya bayi atau anak-anak yang kekurangan zat gizi karena terlalu banyak anak. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka: Pertama, RUU KKG ini seharusnya segera ditetapkan agar tidak ada lagi perlakuan diskriminasi dengan berbagai bentuknya diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut tentang hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran pada masyarakat, khususnya masyarakat awam yang tidak mengetahui dan sadar hukum tentang ketentuan apa saja yang terkait dengan kesehatan reproduksi wanita mengingat banyak sekali manfaat yakni salah satunya untuk mewujudkan regenerasi masa depan yang berkualitas di masa mendatang.