Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Segketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018” skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana deskripsi proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang menurut putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang berdasarkan putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU /II/2018. Data penelitian ini dihimpun menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Bawaslu No. 008/PS/REG/BAWASLU/II/2018 tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan bawaslu untuk memutus perkara sebatas persoalan sengketa proses pemilu saja seperti sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak termasuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum karena untuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Fiqh Siyasah, lembaga negara seperti bawaslu merupakan kajian pada siyasah dusturiyah yang lebih berfokus pada kajian wilayah al-qada dan wilayah al-h}isbah. Bawaslu telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah melalui wilayah al h}isbah sebagai lembaga pengawasan dan wilayah al qada’ sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada regulasi maupun aturan yang cukup baik dalam hal pemilihan umum di Indonesia sehingga tidak terjadi atau meminimalkan sengketa-sengketa pemilihan umum yang dapat merugikan salah satu pihak seperti halnya sengketa partai bulan bintang ini. Oleh karena itu penulis memberikan saran seperti adanya kerjasama antar lembaga negara dalam hal yang berkaitan dengan pemilu dan lebih mengandalkan skill dan profesionalitas dari anggota KPU dan Bawaslu mulai dari daerah hingga pusat sehingga tidak menjadikan hal yang dapat merugikan pihak yang lain.