Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pendidikan calon Advokat di Indonesia: Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang program Profesi Advokat

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat)”. Yang bertujuan menjawab pernyataan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pengaturan legalasi pendidikan profesi advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dualisme pengaturan pendidikan profesi calon advokat di Indonesia. Data Penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yang berasal dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan pendidikan calon advokat di Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, Kemudian dianalisis menggunakan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercemin pada adanya perbedaan tentang siapa penyelenggara pendidikan calon advokat dan syarat kelulusannya. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior, pengaturan pendidikan calon advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut akan mengesamping pengaturan dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019; kedua, dualisme pengaturan pendidikan profesi calon Advokat di Indonesia, masuk pada bidang siyasah tashri’iyah, yaitu dalam persoalan ahl al-h}alli wa al-aqdi (perwakilan persoalan rakyat). Merujuk pada kaidah fiqh “Hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum perubahan”, ketika Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, maka dualisme permenristekdikti dapat dikesampingkan selama belum dirubah. Dengan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu: pertama, untuk pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 agar tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, kedua, untuk organisasi advokat dan advokat jika dirasa kedua pengaturan tersebut bertentangan dan merugikan maka seharusnya melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.