Analisis kompilasi hukum Islam terhadap pandangan Kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan istri tanpa putusan cerai dari pengadilan agama

Skripsi yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Dusun Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Tentang Pernikahan Istri Tanpa Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama” ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tetang bagaimana pandangan kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tetang pernikahan istri tanpa ada putusan cerai dari pengadilan agama ? dan menjawab pertanyaan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan kyai desa lerpak kecamatan geger kabupaten bangkalan ? Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deduktif deskriptif yang kemudian menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data. Selanjutnya data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari pandangan kiai Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan istri tanpa putusan cerai dari Pengadilan Agama. Beberapa berpendapat bahwa mereka berpendapat ada yang perlu untuk dilakukan pencatatan dan ada yang mengatakan tidak perlu untuk dicatatkan. Yang mengatakan diperlukannya bukti akta cerai untuk dapat melakukan pernikahan kembali adalah agar sang kiai yang menikahkan bisa terlindungi secara hukum dan pernikahannya bisa dicatatkan untuk melindungi hak anak terutama dalam hal pendidikan karena persyaratan masuk dalam sekolah kini telah diminta akte kelahiran. Sementara pendapat yang mengatakan tidak diperlukannya adanya bukti dari Pengadilan Agama terkait terjadinya sebuah perceraian dengan alasan bahwa perceraian adalah cukup dari pengakuan salah satu pihak dan apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga masyarakat lebih percaya apa yang katakan dan dinasehatkan pada seorang kiai. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka, pasangan suami istri harus mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, serta diperlukannya kepedulian aparatur pemerintahan bagi meraka yang terbatas akses untuk memeroleh haknya.