KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PELAKU HOME INDUSTRY DI DESA TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

Konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik itu individu atau kelompok yang kedua belah pihak mempunyai atau memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan. Home Industry (atau ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.
Bagaimana bentuk serta faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pelaku Home Industry alat-alat dapur di Dusun Tambar Utara Desa Tambar Kacamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini agar memperoleh data penelitian yang bersifat mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data juga diperoleh dari data primer dan skunder. Data primer adalah Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukur atau pengukuran data langsung pada obyek sebagai informasi yang akan dicari. Sedangkan data skunder adalah data skunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis dengan teori konfik sosial Ralf Dahrendorf
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Konflik Masyarakat Dengan Pelaku Home Industry Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten JombangDengan adanya fokus penelitian tersebut, diperoleh hasil mengenai konflik masyarakat dan pelaku Home Industrysosial yaitu: bahwa ada beberapa faktor pemicu yang menjadikan konflik itu terjadi seperti: bau yang ditimbulkan, udara yang tercemari serta kebisingan proses produksi. Konflik antara masyarakat dengan pelaku Home Industry juga tidak hanya berdampak positif akan tetapi adapula dampak negative ketika konflik itu terjadi. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah desa serta aparat penegak hukum untuk meminimalkan konflik itu tidak terjadi kembali.