Khikam, Fikri Nurul (2015) ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG MENIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA : STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN MOJOKERTO KAWASAN SELATAN. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Cover.pdf
Download (5MB) | Preview
Abstrak.pdf
Download (129kB) | Preview
Daftar isi.pdf
Download (142kB) | Preview
Bab 1.pdf
Download (262kB) | Preview
Bab 2.pdf
Download (290kB) | Preview
Bab 3.pdf
Download (292kB) | Preview
Bab 4.pdf
Download (196kB) | Preview
Bab 5.pdf
Download (190kB) | Preview
Daftar pustaka.pdf
Download (137kB) | Preview
Abstract
Skripsi yang berjudul “ANALISIS MAS{LAH}AH MURSALAH TENTANG MENIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kasus di KUA Kabupaten Mojokerto Kawasan Selatan)“ ini merupakan hasil penelitian lapangan( field research) untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas menikah di kantor urusan agama dan bagaimana analisis maslahah mursalah tentang menikah di kantor urusan agama? Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif induktif yang menganalisis efektivitas menikah di Kantor Urusan Agama setelah adanya PP Nomor 48 Tahun 2014.
Kemudian dikemukakan data terkait dengan perubahan jumlah pernikahan yang terjadi di KUA sebelum dan sesudah adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 dengan analisis mas}lah}ah mursalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan bahwa apabila
melangsungkan akad nikah di kantor tidak dikenakan biaya atau gratis, sedangkan jika melakukan akad nikah di luar kantor dan di luar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp.600.000. setelah diberlakukannya peraturan ini, animo masyarakat untuk melakukan akad nikah di KUA meningkat hingga 80% dengan alasan utama adalah biaya akad nikah di kantor adalah gratis. Dan berdasar analisis maslahah mursalah peraturan ini dirasa memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan dengan diberlakukannya aturan ini, aturan ini dapat berjalan efektiv dan maksimal. Masyarakatpun dapat berperan aktif mengawasi peraturan ini agar tidak ada penyelewengan. Selanjutnya untuk pemerintah dalam hal ini Kemenag agar dapat memaksimalkan peraturan ini dengan seharusnya. Dalam artian peraturan ini bukan hanya sebatas peraturan semata, namun isi dari peraturan ini juga harus dilakukan dengan semestinya
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Additional Information: | M. Dahlan Bishri |
| Uncontrolled Keywords: | Maslahah mursalah; Menikah |
| Subjects: | Keluarga Nikah |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Editor : samid library.uinsby.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Jan 2016 09:07 |
| Last Modified: | 22 Jan 2016 09:07 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3891 |
