TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA ATAS PENGEDARAN MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA ATAS PENGEDARAN MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” Tentang Tindak Pidana Pengedaran Makanan ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana sanksi tindak pidana pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?; dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, dan Analyzing, yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.Data yang dihimpun pada penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pengedaran makanan tidak layak konsumsi oleh pelaku usaha (produsen) yang tidak bertanggung jawab masih banyak terjadi di masyarakat. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mendapatkan keuntungan berlebih dengan berbuat curang.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang meproduksi dan mengedarkan makanan tidak layak konsumsi kepada masyarakat. Sanksi apabila pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ketentuan pada Pasal 62 ayat (1) UUPK. Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam, sanksi pidana pengedaran makanan tidak layak konsumsi kepada pelaku usaha (produsen) termasuk dalam sanksi yang ditetapkan untuk jarimah ta’zir, dimana tindak pidana yang dimaksud belum diatur di dalam nash, sehingga menjadi kewenangan ulil amri untuk menghukumnya.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, yaitu pelaku usaha (produsen), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sidoarjo, Polrestabes Sidoarjo, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), disarankan agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam UUPK. Hal ini dimaksudkan agar fungsi dari UUPK dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi dimana terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing produsen dan konsumen yang harus dilindungi