Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur: studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam studi putusan nomor 32/ Pid.Sus.Anak /2016/PN.Dps, yang membahas bagaimana pertimbangan hakim tentang persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan nomor 32 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Dps dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan nomor 32 /Pid.Sus.Anak /2016/ PN.Dps? Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang baik dan di analisis menurut hukum pidana islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps adalah perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan asusila serta membuat korban mengalami trauma, adapun hal yang meringankan terdakwa masih di bawah umur, terdakwa berperilaku baik selama persidangan berlangsung, terdakwa juga belum pernah di hukum serta terdakwa mengakui kesalahannya. Jika di tinjau dari asas legalitas hukuman yang di jatuhkan kurang memberatkan. Akan tetapi jika di tinjau dari sisi lain hukuman ini bersifat mendidik untuk terdakwa yang masih di bawah umur. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 32/ Pid.Sus.Anak /2016/PN.Dps tentang persetubuhan dibawah umur di kategorikan sebagai jarimah zina ghoiru muhṣhan, pada jarimah zina ghoiru muhṣhan ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun yang dimana sudah sesuai atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang belum terikat pernikahan atau masih berstatus lajang. Dengan kesimpulan diatas, maka sebaiknya aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sesuai dengan nilai-nilai keadian dan juga di harapkan bisa mempertimbangkan lagi dalam memutus perkara dan memberikan sanksi kepada terdakwa agar tidak menguntungkan atau meringankan terdakwa.