TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 37 PK/PID.SUS/2011

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Mahkamah Agung No.37 PK/Pid.Sus/2011” tentang tindak pidana perdagangan narkotika adalah hasil penelitian kepustakaan dengan analisis dokumen untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung No. 37 PK/Pid.Sus/2011 dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan Mahkamah Agung No.37 PK/Pid.Sus/2011.
Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, dan Analyzing yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data – data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, sanksi hukum yang di putuskan oleh hakim Mahkamah Agung terhadap tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 dalam putusan No. 37 PK/Pid.Sus/2011 bahwasannya pengajuan Peninjauan Kembali terdakwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung di tolak dan Mahkamah Agung memperkuat putusan sebelumnya mulai dari Pengadilan Negeri, Tingkat Banding yaitu di ancam pidana mati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) dan ayat (3) huruf a jo 83 Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Menyatakan terdakwa Andrew Chan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perdagangan Narkotika”. Sanksi terhadap pelaku perdagangan narkotika menurut hukum pidana Islam berupa hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan al-Hadits. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihat hakim. Macam-macam hukuman ta’zir berupa hukuman mati, penjara, dera,dan ancaman.
Dari hasil penelitian di atas, maka kepada seluruh pihak penegak hukum untuk menegakkan hukum agar memberikan hukuman yang adil dalam menjatuhkan terhadap kejahatan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, disarankan agar masyarakat bisa menjadikan pelajaran terhadap sanksi tindak pidana perdagangan narkotika di Indonesia yaitu pidana mati