TELLO POPOH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MASYARAKAT DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA : DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi yang berjudul “”Tello Popoh” Sebagai Alasan Perceraian di Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura (Perspektif Hukum Islam)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak pernikahan “tello popoh” menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, deskripsi tentang “tello popoh” sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai “tello popoh” sebagai alasan perceraian menurut masyarakat masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka. Data penelitian dihimpun dengan cara mengamati, observasi, membaca dokumen terkait, wawancara dan memperlajari tentang “tello popoh” sebagai alasan perceraian di masyarakat desa Tanah Merah Laok. Kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif deduktif, yakni menggambarkan data hasil penelitian, mengemukakan kenyataan yang bersifat umum tentang fakta perceraian karena “tello popoh” kemudian dianalisa dalam hukum perceraian Islam.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “tello popoh” yang dijadikan sebagai alasan perceraian merupakan akibat atau dampak dari pernikahan yang dilarang menurut kepercayaan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Tanah Merah Laok meyakini bahwa nikah “tello popoh” akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap rumah tangganya, bisa berupa sakit yang tidak kunjung sembuh, perokonomian keluarga yang semakin sulit, hingga sulitnya memiliki keturunan. Maka dari itu, baik masyarakat, keluarga ataupun tokoh adat menyarankan agar pernikahan tersebut putus (cerai), demi kebaikan bersama kedua belah pihak.
Dari pemaparan di atas, penulis menyarakan kepada masyarakat hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan/ hukum perceraian menurut hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hukum Adat atau kepercayaan lokal boleh saja dipegang teguh, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam pada umumnya