Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Ijarah dalam transaksi pembiayaan model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Ijarah dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan akad Ijarah dengan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya? Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Data yang dihimpun berupa wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yakni tentang akad ijarah dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN dari awal hingga akhir. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama menurut hukum Islam mekanisme pembiayaan akad ija>rah dengan model tanggung renteng objek yang ditransaksikan berupa jasa yang diberikan KSPPS untuk membiayai pendidikan, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, serta adanya jaminan personal yang diterapkan pihak KSPPS diperbolehkan namun kurang mendatangkan manfaat bagi kedua pihak. Kedua, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan anggota dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai prosedur yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Namun, praktik pembiayaan tanggung renteng hukum Islam yang digunakan lebih cenderung atau sesuai menggunakan akad kafalah. Dilihat proses transaksinya, pihak KSPPS sebagai orang yang menjamin (makful lahu) anggota sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan (makful ‘anhu), anggota kelompok lainnya sebagai yang menjamin (kafil) pembiayaan tersebut. Namun, akad kafalah tidak terdapat dalam produk pembiayaan di KSPPS sehingga pengaplikasian akad kafalah dalam tanggung renteng menjadi kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan aspek-aspek dalam hukum Islam.