Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2018

Larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka melarikan diri atau memiliki status DPO yang ditetapkan penyidik merupakan sebuah langkah terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menyempurnakan kekosongan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam KUHAP terdapat celah yang bisa dilakukan oleh tersangka yang melarikan diri untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui kuasa hukum atau keluarganya. Namun penetapan larangan yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut merusak tatanan hukum yang ada, karena dalam muatannya terdapat poin yang mereduksi hak asasi namun tidak ada langkah pengujian dalam SEMA itu sendiri. meskipun jika dilihat dari sisi kemashlahatan SEMA tersebut sudah memberikan dampak kemanfaatan dan menolak sebuah keburukan.