Desa Tanpa Balai Desa: Manajemen Pelayanan Publik Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Skripsi yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana proses manajemen pelayanan publik yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Bangkalan. Kedua, seperti apa kinerja aparatur pemerintahan Desa Sukolillo Barat dalam melakukan proses pelayanan publik. Penelitian ini menekankan pada observasi langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data dengan cara wawancara serta didukung oleh sumber referensi literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan seluruh objek penelitian. Informan ditentukan secara purposive sampling dimana informan yang dipillih benar-benar mengetahui terkait dengan materi penelitian. Adapun informasi dalam penelitian ini sebagai sumber data primer meliputi Kepala Desa Sukolilo Barat, petugas pemerintahan Desa, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pelayanan, serta sumber data sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen pelayanan publik yang ada di Desa Sukolillo Barat sudah cukup baik. Pemerintah Desa telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan dan undang-undang yang ada. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu adanya kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zaithaml mengemukakan ada 5 dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik yaitu sebagai berikut: a) tangible atau bukti fisik, b) realiable atau kehandalan, c) responsiveness atau ketanggapan, d) assurance atau jaminan dan kepastian, e) empaty atau rasa peduli. Dari lima kriteria tersebut rata-rata semua dipenuhi oleh Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Namun ada aspek yang kurang diperhatikan oleh aparatur pemerintahan yaitu aspek kedisipinan, dimana para petugas sering terlambat datang ke kantor dan pulang sebelum waktunya, hal ini yang menjadikan proses pelayanan sedikit terkendala.