Eksistensi Aktor Perempuan dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak eksisnya perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, meskipun secara fisikal aktor perempuan selalu ikut serta dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengurai beberapa hal tentang bagaimana penyusunan RPJMDes dan bagaimana eksistensi aktor perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang proses penyusunan RPJMDes dan adakah perempuan secara eksistensial dalam proses penyusunan RPJMDes tersebut di Desa Larangan Glintong.Sebagai penelitian berjenis deskriptif dengan menggunaakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi terhadap sumber primer atau informan utama yang terlibat di dalam proses penyusunan RPJMDes yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis triangulasi sumber. Selain itu, analisis juga menggunakan kerangka teori Gender dan Pembangunan untuk membantu mengurai permasalahan penelitian.Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan operasionalisasi yang mengatur tentang pembangunan desa, mulai dari pembentukan tim penyusun, penjelasan peran dan tugas tim penyusun, penggalian gagasan dan permasalahan, sampai musyawarah penentuan prioritas program. Dalam proses pelaksanaannya pun telah melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk juga kelompok perempuan yang diwakili oleh Mubarroh sebagai Ketua PKK, Sri Wahyuni sebagai anggota LPMD, dan Islamiyah sebagai representasi masyarakat. Namun, meski ketiga aktor perempuan tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, pada kenyataannya mengalami pengabaian atas ide dan gagasan yang diusulkan oleh aktor perempuan. Subordinasi terhadap aktor perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong tersebut berakar pada praktik subordinasi yang berlangsung sejak lama dan dalam dimensi sosial yang berbeda, seperti halnya stereotipe yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya ikut campur dalam urusan public, termasuk dalam penyusunan RPJMDes, karena perempuan tidak akan mampu melakukannya. Jadi, meski peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berorientasi gender, tidak serta-merta menjamin terwujudnya pembangunan desa yang setara gender.