Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kepemilikan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman (studi putusan nomor 151/pid.sus/2017/PN Pyh)

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN. Pyh)” adalah hasil tinjauan tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan nomor reg. 151/Pid.Sus/2017/PN. Pyh di Pengadilan Negeri Payakumbuh juga guna mengetahui sanksi pidana kepemilikan narkotika dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen terkait dengan putusan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif melalui metode induktif yang merupakan rumusan dari fakta-faakta yang ada menjadi suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pertama, Hakim dapat dikatakan melanggar asas legalitas karena menjatuhkan hukuman kepada pelaku di bawah ketentuan minimal. Namun, Hakim juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap berupa keterangan saksi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sehingga membuat Hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimal yang mengacu pada aturan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanan Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Kedua, Jika dihubungkan dengan hukum pidanaUIslam maka tindakan Terdakwa dikategorikan dalam jari ̅mah ta’zi ̅r, karena jari ̅mah ta’zi ̅r merupakan suatu jari ̅mah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat atau masyarakat. jari ̅mah yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang mengganggu keamanan negara, perintah pemimpin, suap, atau tindakan melampaui batas terhadap aturan yang ada. Sejalan dengan kesimpulan di atas, jelas penyalahgunaan narkotika tidak diperbolehkan baik menurut hukum yang ada di Indonesia maupun hukum pidana Islam. Jadi perlu penegasan oleh penegak hukum terkait dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkotika dan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya.