ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBOLEHAN PENDAFTARAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASA ‘IDDAH : STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGPILANG KOTA SURABAYA

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Apa alasan Kepala Kantor Urusan Agama Karangpilang Kota Surabaya membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘iddah?, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘iddah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya?
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus tentang pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa ‘iddah, kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kepala KUA Karangpilang membolehkan pencatatan tersebut antara lain wanita yang menjalani masa ‘iddah dengan mantan suami telah lama berpisah, hanya saja proses persidangannya dilakukan setelah wanita tersebut mendapat calon suami yang baru, tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur boleh tidaknya seorang wanita yang menjalani masa ‘iddah melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan. Adapun Kebijakan kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘iddah yang diberlakukan oleh Kepala KUA di KUA Karangpilang ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hukum melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa ‘iddah juga haram, karena pendaftaran pencatatan perkawinan sama dengan peminangan yang mana hukumnya juga haram jika di Qiy@askan karena keduanya memiliki ‘illat yang sama, sehingga hukumnya pun sama. Namun keharaman melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan ini termasuk Hara@m Ghayru Dha@ti@ sehingga akad perkawinan yang berlangsung setelah selesainya masa ‘iddah itu tetap sah, hanya saja melanggar larangan tersebut hukumnya haram dan berdosa.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka Kantor Urusan Agama sebagai salah satu institusi yang menangani masalah perkawinan hendaknya lebih berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disamping itu, perlu adanya penyempurnaan Undang-undang terkait pencatatan perkawinan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapannya dalam masyarakat. Selain itu, peran tokoh agama juga sangat diperlukan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum perkawinan Islam.