PERSEPSI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP LEGALITAS WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Skripsi ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: 1)Bagaimana persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif? 2) Bagaimana kesesuaian persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik telaah dokumenter. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap legalitas wakaf produktif,dan kesesuaian persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini secara terapan adalah dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi Nazhir selaku pengelola benda wakaf,juga menambah wawasan tentang wakaf produktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi PDM Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif yaitu pengelolaan wakaf produktif yang berupa SPBU tidak perlu lagi izin ke PPAIW, hal ini di karenakan PDM memahami klausul akta tanah wakaf yang berbunyi: “Terdapat sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (panti asuhan) di peruntukkan keperluan PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah”. Dalam klausul tersebut kalimat PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah, menjadi alasan PDM untuk tetap mengelola wakaf produktif berupa SPBU tanpa izin kembali kepada PPAIW. Tentang persepsi PDM Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif pada dasarnya dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya,seharusnya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada
pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa teruntuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang selaku Nazir, melalui tulisan ini penulis menyarankan hendaknya dalam pengelolaan wakaf produktif berupa SPBU yang awalnya belum ada izinya, sesegera mungkin mengurus
perizinan pengelolaan tersebut, dikarenakan fungsi dari pendaftaran pengelolaan tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.