Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif mantan Narapidana menurut Fiqh Siyasah

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan narapidana korupsi bahwa dengan adanya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merasa hak politiknya dicabut, oleh karena itu mantan narapidana korupsi masih mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih. Terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa dengan dihilangkannya korupsi dari para pejabat publik tentang aturan korupsi di dalam pemerintahan harus diterapkan atau diberlakukan, sebab syarat untuk menjadi Ahl Al-H}alli Wa al-‘aqd salah satunya yaitu Adil dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala yang haram.