Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 terhadap pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP Pamekasan

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Di BRI Syariah KCP Pemekasan” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP pamekasan, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 4 tahun 1996 pasal 6 terhadap pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP Pamekasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam metode yaitu wawancara, dan dokumentasi yang menghasilkan data dan diolah menggunakan teknik editing, organizing, dan analizing. Sehingga muncul teknik analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara berpikir seseorang dengan menggambar, meringkas semua kondisi, keadaan dan semua permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang praktik pelelangan barang jaminan khususnya pada produk pembiayaan mikro yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pola pikir analisis induktif yaitu dari data bersifat khusus kemudian dianalisis dan disimpulkan ke dalam keadaan yang lebih umum dan sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang no. 04 tahun 1996 pasal 6 terhadap pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP Pamekasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pelelang adalah pilihan terakhir digunakan atas nasabah yang wanprestasi atau nasabah yang sudah tidak mampu meneruskan pembayaran atas dana yang diterima dari bank. Namun pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP Pamekasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak sesuai dengan rukunnya pada akad murabahah bil wakalah di BRI Syariah KPC Pamekasan, Sedangkan menurut Undang-undang No 04 Tahun 1996 pasal 6, yang mengenai objek hak tanggungan sudah sesuai peraturan tersebut. Seiring dengan kesimpulan diatas, praktik pelelangan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Pamekasan sudah sesuai dengan pelelangan pada umumnya, dimana terdapat penjual, pembeli, objek yaitu barang jaminan nasabah wanprestasi dan harga. Akan tetapi ketentuan hukum Islam pada rukun akad murabahah bil wakalah mengenai tafsir harga yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal sehingga nasabahtersebut merasa dirugikan. Saran untuk BRI Syariah KCP Pamekasan, sebelum mencakup seluruh lapisan masyarakat artinya masih segelintir masyarakat yang belum tahu mengenai lelang, sehingga saran saya pihak bank harus memberikan informasi kepada masyarakat umum ketika akan melakukan pelelangan dan mengenai perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan diawal, maka dari itu masyarakat dapat ikut adil dalam proses tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan kembali antara nasabah dan bank tersebut.