ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PA.KAB.MALANG NOMOR 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg TENTANG RIDDAH SEBAGAI SEBAB TERJADINYA SYIQAQ

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach) untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor : 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang Riddah sebagai Penyebab syiqa>q ?, dan bagaimana Analisis kesesuaian hukum Islam terhadap pertimbangan hukum putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 7329/ Pdt.G/ 2013/ PA.Kab.Mlg.?
Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan mengemukakan teori-teori dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tentang Riddah sebagai penyebab syiqa>q yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai perkara tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan.
Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara riddah sebagai penyeba syiqa>q yang mengakibatkan putusnya perkawinan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. keputusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam karena pertengkaran dan perselisihan antara keduanya benar-benar disebabkan karena tergugat memeluk agama Kristen.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka majelis hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus benar-benar membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan para pihak dalam pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan murtadnya salah satu pihak, dan juag membuktikan bahwasannya dengan murtadnya salah satu pihak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga dapat dikabulkan gugatan perceraian. Sebagaimana dasar hukum mengenai alasan perceraian pasal 19 Peraturan Pemerintah Jo. Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)