ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PENGIDAP HIV AIDS (Persepektif Pemikiran Yusuf Qardhawi)

Hasil penelitian kepustakaan untuk menjelaskan permasalahan tentang status hak waris pemohon euthanasia pengidap HIV AIDS dari sudut pandang ijtihad kontemporer pemikiran yusuf qardhawi dan meninjau metode ijtihad dalam menentukan hukum status hak waris pemohon euthanasia.
Data penelitian dihimpun melalui kajian teks dan data-data lapangan yang telah teruji keabsahannya dan selanjutnya untuk dianalisis dengan teknik diskriptif-analisis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ahli waris pemohon euthanasia pengidap HIV AIDS mendapatkan hak warisnya dengan ketentuan penyebaran virus yang membahayakan tersebut melalui proses hubungan seksual di luar
status perkawinan yang sah menurut hukum. Dasar hukum yang digunakan menganalisa dan menentukan bahwa pemohon euthanasia pengidap HIV AIDS mendapatkan hak waris yaitu dengan dasar ijtihad Insya’i yakni hasil pemikiran Yusuf Qardhawi. Dalam ijtihad Insya’i yang bersifat kontemporer tersebut mempunyai kandungan hukum yang sesuai dengan realita di masa sekarang. Ijtihad Insya’i menurut istilah yaitu mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama’ terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama.
Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, sulit bagi mujtahid munsyi’ untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Sehingga muncul analisis hukum yaitu jika pemohon euthanasia pengidap HIV AIDS yang disebabkan oleh hubungan zina telah memenuhi syarat-syarat medis diantaranya adalah pengidap sudah dalam keadaan parah dan tidak dapat ditangani secara medis dan euthanasia merupakan jalan satu-satunya, dan jika ahli waris menyetujui untuk dilakukan euthanasia maka ahli waris mendapatkan hak warisnya. Pelaksanaan euthanasia pengidap AIDS sebagaimana tersebut di atas merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, dan adanya pertimbangan kemashlahatan yang lebih umum sifatnya, maupun dimungkinkan euthanasia tersebut sebagai hukuman had bagi pelaku zina, maka keluarga (ahli waris) yang menyetujui muwarith nya dieuthanasia karena mengidap AIDS tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini apabila dikorelasikan dengan pandangan ulama’ Hanabilah di atas adalah sangat relevan. Menurut ulama’ Hanabilah,pembunuhan yang karena hak, seperti had atau qisas tidak menghalangi warisan.
Dalam kasus tersebut, penulis telah memberikan saran bahwa tindakan itu tidak dapat dilaksanakan secara individual oleh seorang dokter, atau atas permintaan pihak si penderita semata, melainkan harus didasarkan pula pada
peraturan dan putusan peradilan di samping dari sudut medis.