DAMPAK PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI YANG TIDAK SEBENARNYA TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Penelitian mengenai Dampak Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Yang Tidak Sebenarnya Menurut Hakim Pengadilan Agama Kedri ini dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk menangani permasalahan pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya serta dampak dari pembatalan perkawinan terhadap anak dan harta bersama.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan. Data primer dihasilkan dari wawancara dengan pihak terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri mengenai masalah pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
2. Prosedur pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya sama juga halnya dengan prosedur pembatalan karena faktor-faktor yang lain, Prosedur pembatalan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 72 sampai dengan pasal 74 dan pasal 23 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
3. Dampak / akibat hukum dari pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Sedangkan terhadap harta bersama didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan