Studi Komparatif Pendapat Empat Madhab terhadap Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagai mana pandangan ulama empat mazhab terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XIII/2010 Tentang anak luar kawin” dan dua rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin? Dan Bagaimana pendapat empat mazhab tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XIII/2010 Tentang anak luar kawin. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading ) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dalam pendapat 4 mazhab terdapat beberapa kesimpulan antara lain menurut imam hanafi dan imam safi’i anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah menikah bisa dinasabkan ke suami dari ibu kandungnya, sedangkan Imam Maliki dan Imam Hambali tidak memperbolehkan menikah wanita yang hamil diluar nikah sebelum melahirkan, jika di tarik kesimpulan bahwa putusan MK ini bukan ke nasabnya akan tetapi sebagai pertanggung jawaban ayah biologisnya untuk memberikan nafkah, dan memiliki hubungan darah secara biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum, juga membuka kemungkinan hukum bagi ditemukanya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai ayahnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknilogi. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa Putusan MK tidak keluar dari pendapat 4 Imam Mazhab terut sama sekali tidak menyinggung Mazhab tetapi lebih kepada pemberian tanggung jawab ayah biologis kepada anak dengan membebankan biaya hidup anak tersebut.