Analisis Maslahah terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda: studi kasus di KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Mas{lah}}ah terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya serta bagaimana analisis mas{lah}ah terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur karena hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Wonokromo dan saksi dalam kasus pernikahan dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini berisi bahwa: Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo. Akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam, kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut termasuk dalam mas}lah}ah mulghah karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan. Sesuai dengan kesimpulan di atas, Kepala KUA Kecamatan Wonokromo harus lebih berhati-hati ketika menemui kasus seperti yang telah penulis teliti. Selain itu, masyarakat seharusnya segera memperbarui data mengenai administrasi kependudukan apabila terjadi perubahan seperti perpindahan agama dan lain sebagainya.