Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/2016/ PN.SDA

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/ 2016/ PN.SDA)” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana petimbangan hakim dalam putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda tentang tindak pidana Narkotika. 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana Narkotika dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diuraikan secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga diserta dengan pidana denda yang sangat tinggi. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika dalam Hukum Islam termasuk Ta’zir, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (ulil amri). Sedangkan narkotika dikaitkan dengan jarimah yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok jarimah yang mengganggu keamanan negara. Menyarankan kepada pihak pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah penyalahgunaan narkotika ini, baik aparat pemerintah maupun lembaga penanggulangan narkoba yang lain, lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk aparat hukum diharapkan bisa memberikan hukuman yang lebihberat lagi agar bisa membrikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menaggulangi tindak pidana narkotika. Pemerintah harus mempertegas lagi hukuman tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali.