Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi komulatif tindak pidana pelayaran bagi Nahkoda yang melayarkan kapal tanpa surat ijin dari Syahbandar dan kapal tidak dilengkapi alat komunikasi radio: studi Putusan Pengadilan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Komulatif Tindak Pidana Pelayaran Bagi Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tanpa Surat Ijin Dari Syahbandar Dan Kapal Tidak Di Lengkapi Alat Komunikasi Radio (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno) untuk menjawab pertanyaan: (1) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 60/Pid.b/2018/PN Rno, bagi pelaku tindak pidana pelayaran. Penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran, yakni berupabahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang mengunakan unsur dari pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pasal 307 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Hakim memutus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Akan tetapi di dalam pasal terdapat kata “dan” yang artinya harus disertakan dendanya. Dalam perkara ini terdakwa Abu Hari Nuru telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelayaran, yang bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang mengunakan unsur-unsur daripasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1), dan paal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-undang nomor. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana pelayaran telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zir, karena tindak pidana pelayaran tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Pelanggaran yang dilakukan termasuk pada ta’zir yg berkaitan dengan harta dan keamanan umum jenis ta’zir dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pelayaran.