Tinjauan Fiqh Siyasah tentang fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan: Bagaimana Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ? Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ? Data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, kemudian di analisis dengan metode induktif. Yang selanjutnya disusun secara sistemtis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai fungsi penawasan Komisi yudisial Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Selanjutnya data tersebut di olah dan di analisis menggunakan teori hukum islam yaitu Fiqih Siyasah dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawassan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan, dan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hendaknya lebih tegas dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Jawa Timur, baik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun putusan hakim yang menyimpang dari Undang-Undang.