ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA MALANG NOMOR: 269/ Pdt.P/ 2014/ PA.Mlg. TENTANG PENETAPAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DILANGSUNGKAN AKAD NIKAH

Skripsi dengan judul ‚Analisis Yuridis terhadap Putusan PA Malang Nomor: 269/ Pdt.P/2014/PA.Mlg. tentang Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan setelah Dilangsungkan Akad Nikah‛ merupakan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg.? 2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg.?
Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang berupa putusan Pengadilan Agama Malang sebagai Bahan Hukum Primer, dan telaah pustaka sebagai bahan hukum sekunder, serta wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara dan Ketua KUA Junrejo sebagai data tambahan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara perjanjian perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan PA Malang tentang penetapan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pencatatan perjanjian perkawinan sebab pemohon dapat membuktikan bahwa perjanjian perkawinan telah dibuat sebelum perkawinan dengan adanya Akta Notaris Perjanjian Perkawinan Nomor 46, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 perjanjian perkawinan harus dicatatkan sehingga Majelis menetapakn untuk dicatatkan. Selain itu, bentuk perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dibolehkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan kesimpulan tersebut bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya melakukan pemeriksaan nikah dengan lebih teliti lagi dan tidak lupa untuk menanyakan adanya perjanjian perkawinan kepada Calon Mempelai, hal ini untuk menghindari adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan namun tidak tercatat. Kepada calon mempelai yang hendak membuat perjanjian perkawinan sebaiknya telah menyiapkan naskah dan persyaratannya jauh-jauh hari sebelum dilangsungkan pemeriksaan nikah dan segera dilaporkan kepada PPN sebelum akad nikah dilangsungkan, agar perjanjian perkawinan yang telah dibuat dapat dicatatkan di Buku Nikah dan diakui keabsahannya