TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DALAM REGULASI HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka tentang kasus tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah Deskripsi Intersepsi yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh negara ? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam ?
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode content analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, baik yang berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Intersepsi ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar tindak pidana intersepsi baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum islam. Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini adalah regulasi dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Intersepsi atas informasi elektorinik serta buku-buku yang mengkaji dan membahas tentang tindak pidana intercepsi baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Meteri, 1 Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP (Standar Oprasional Prosedur). Mayoritas peraturan dikeluarkan untuk memberikan kewenangan penyadapan bagi masing-masing lembaga negara yang dituju, dan sisanya lebih bersifat mengatur secara internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Aturan-aturan mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada.
Dengan demikian apabila intersepsi atas informasi elektronik yang dilakukan diluar ketentuan regulasi tersebut merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana yang ketentuan hukumannya telah diatur sesuai dengan rumjusan perundang-undangan yang berlaku khususnya di KUHP.