TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING DALAM PASAL 69 AYAT (4) UU NO. 45 TAHUN 2009

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan analisis dokumen yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam
pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.
Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh, dan Analyzing, yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup diantaranya adalah kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI atau SIKPI, dll. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan sebuah hukuman yang termasuk dalam kategori Jarimah ta’zi>r. Hukuman ta’z@ir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaanya.
Selaras dengan temuan di atas, alangkah baiknya upaya penegakan hukum berupa penenggalaman kapal tersebut harus juga diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penegakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana penunjang. Tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku illegal fishing merupakan strategi jangka pendek. Pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realisitis dengan lebih baik fokus pada penguatan modernisasi infrastruktur dasar industri perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan.